RSBI

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh, Ahad (13/1), sepakat menghentikan program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) mulai tahun ajaran 2013-2014. Karenanya, sekolah yang mempunyai program RSBI masih bisa meneruskan programnya sampai empat bulan mendatang.

Dalam pertemuan di Jakarta itu, keduanya menegaskan tak ada pertentangan antara MK dan Kemendikbud pascakeputusan status RSBI dihapuskan. Muhammad Nuh menyatakan perubahan status RSBI tidak akan serta merta menghentikan proses belajar-mengajar di RSBI.

Menurutnya, perubahan akan dilakukan secara berkala sambil menunggu sisa masa belajar semester ini habis. Terkait perubahan kurikulum, M Nuh menyatakan kewenangannya akan diberikan pada tingkat satuan pendidikan di bawahnya. Setelah RSBI dihapus, lanjutnya, maka sekolah-sekolah yang tadinya berlabel RSBI dan SBI menjadi sekolah biasa sehingga kelasnya pun menjadi kelas biasa dan tidak ada keistimewaan dibandingkan sekolah negeri lainnya. 

Dampak penghapusan RSBI yakni beban anggaran guna membayar honor para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Selama ini, untuk membayar mereka diambil dari sumbangan orang tua dan biaya operasional sekolah (BOS). Setelah RSBI dihapus, maka hanya mengandalkan BOS yang hanya cukup membayar selama lima bulan saja.